Info Baris :
SELAMAT DATANG di Website Resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Pastikan Jika Sejawat Adalah Internis, Telah Mendaftar & Terdaftar Sebagai Anggota PAPDI. Pendaftaran Dapat Dilakukan di Cabang PAPDI Tempat Sejawat Berdomisili #### 
Untitled Document
Posisi : Home » anggaran dasar
ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD / ART) PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
INDONESIA



PRAKATA

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN DOKTER

SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA

PRAKATA

 

Dengan rahmat Allah SWT yang telah memberkahi dan memberikan hidayah berupa kesadaran dan tanggung jawab sebagai dokter spesialis disertai kehendak luhur memajukan dan mengembangkan ilmu penyakit dalam, sampailah saatnya kami dokter spesialis penyakit dalam, merasa perlu bergabung membentuk Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), yang telah dirintis sejak tahun 1957 di Jakarta.

Dibentuknya PAPDI ini didorong oleh keinginan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyumbangkan dan mengamalkan darma bakti demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan negara Republik Indonesia yang telah sama-sama kita perjuangkan dan pertahankan.

Dengan terbentuknya perhimpunan yang merupakan wadah dokter spesialis penyakit dalam ini, dapatlah diarahkan tujuan perjuangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna meningkatkan gerak organisasi, mewujudkan cita-cita untuk mengabdi kepada nusa bangsa, serta meningkatkan derajat kesehatan manusia pada umumnya, sesuai dengan sumpah dokter.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAPDI yang baru.

 

 
 
ANGGARAN DASAR (AD)
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
INDONESIA

Pasal 1 

Nama, Kedudukan dan Waktu 

1. Perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam ini dinamakan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, yang disingkat PAPDI. 

2. Untuk hubungan internasional dipakai terjemahan The Indonesian Society of Internal Medicine. 

3. Pengurus besar perhimpunan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

4. Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 16 November 1957 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. 

 

Pasal 2 

Asas PAPDI 

PAPDI berasaskan Pancasila 

 

Pasal 3 

Tujuan 

1. Menghimpun para dokter spesialis penyakit dalam Indonesia. 

2. Memupuk persatuan serta kesadaran mengembangkan, memajukan dan memelihara pengetahuan ilmu penyakit dalam untuk diamalkan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. 

3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan perhimpunan dokter spesialis di dalam dan di luar negeri. 

4. Membela kepentingan anggota biasa dan anggota muda beserta keluarganya. 

 

Pasal 4 

Sifat Perhimpunan 

1. PAPDI merupakan organisasi otonom yang bernaung dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

2. PAPDI adalah satu-satunya organisasi kedokteran yang menghimpun para dokter spesialis ilmu penyakit dalam, bersifat bebas, dan tidak mencari keuntungan material. 

3. PAPDI merupakan organisasi profesi kedokteran yang menjunjung tinggi Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

 

Pasal 5 

Usaha 

Untuk mencapai tujuan, usaha yang dijalankan ialah sebagai berikut: 

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan para dokter spesialis penyakit dalam untuk bertukar pikiran dalam penelaahan ilmu pengetahuan. 

2. Mendorong dan menggiatkan penelitian dalam bidang ilmu penyakit dalam. 

3. Menggerakkan dan membulatkan pikiran serta usaha dalam berbagai hal yang menyangkut ilmu penyakit dalam yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. 

4. Berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bekerja sama dengan instansi dari organisasi di bidang kesehatan. 

5. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan perkumpulan lain, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang mempunyai tujuan serupa. 

 

Pasal 6 

Keanggotaan 

Perhimpunan ini beranggotakan 

1. anggota biasa; 

2. anggota muda; 

3. anggota luar biasa; dan 

4. anggota kehormatan.

 

Pasal 7 

Organisasi 

Susunan organisasi PAPDI terdiri atas badan-badan sebagai berikut. 

1. Badan Legislatif, yang terdiri atas 

a. Kongres; 

b. Konferensi Kerja.

2. Badan Eksekutif, yang terdiri atas 

a. Pengurus Besar; 

b. Pengurus Cabang; 

c. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD). 

3. Badan Khusus, yang dapat dibentuk menurut keperluan. 

 

Pasal 8 

Keuangan 

Keuangan diperoleh dari 

1. uang pangkal dan iuran anggota; 

2. sumbangan yang tidak mengikat; 

3. pendapatan lain yang sah; 

4. kontribusi dari pertemuan ilmiah yang diselenggarakan PAPDI Cabang ; 

5. penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) yang bersifat nasional. 

 

Pasal 9 

Hubungan PAPDI dengan Perhimpunan Seminat 

dan himpunan Dokter Spesialis 

1. Hubungan PAPDI dengan perhimpunan seminat bersifat koordinatif dan dijalin dalam wadah forum komunikasi. Anggota PAPDI mewakili PAPDI sebagai anggota perhimpunan seminat. 

2. Hubungan antara PAPDI dan perhimpunan dokter spesialis lainnya merupakan hubungan horizontal antar organisasi yang masing-masing bersifat otonom

 

Pasal 10 

Anggaran Rumah Tangga 

Anggaran Rumah Tangga memuat hal-hal sebagai berikut. 

1. Penjelasan penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 

 

Pasal 11 

Perubahan Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) hanya dapat diubah oleh Kongres Nasional 

2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) hanya dapat dilakukan atas usul lebih dari 50% (lima puluh persen) cabang yang hadir. 

 

Pasal 12 

Pembubaran Perhimpunan 

1. Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan oleh keputusan Kongres yang sengaja diadakan untuk pembubaran itu. 

2. Setelah pembubaran, segala milik harta kekayaan perhimpunan diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan yang ditentukan oleh Kongres

 

Pasal 13 

Peraturan Pengurus Besar (PB) 

1. Peraturan PB memuat hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). 

2. Peraturan PB tidak boleh bertentangan dengan Ang-garan Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. (AD ART) 

 

Pasal 14 

Penutup 

1. Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) memutuskan segala perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) 

2. Anggaran Dasar ini disahkan untuk pertama kali oleh Kongres PAPDI di Jakarta pada tanggal 23 September 1971. 

3. Perubahan terakhir dilakukan pada KOPAPDI XV pada tanggal 12-15 Desember 2012 di Medan.


 ==========================================================================


ANGGARAN RUMAH TANGGA  (ART)
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
INDONESIA
 

Pasal 1 memajukan dan mengembangkan ilmu penyakit dalam, sampailah saatnya kami, dokter spesialis penyakit dalam, merasa perlu bergabung membentuk Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), yang telah dirintis sejak tahun 1957 di Jakarta.

 

Pasal 1 

Wilayah 

1. Wilayah kegiatan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Dalam bidang keilmuan, kegiatan PAPDI juga meliputi wilayah internasional.

 

Pasal 2 

Sifat Perhimpunan 

PAPDI merupakan badan hukum yang bersifat otonom yang mempunyai wewenang penuh dalam menentukan dan melaksanakan jalannya organisasi, baik ke dalam maupun ke luar. 

 

Pasal 3 

Kegiatan PAPDI 

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara periodik, baik yang diselenggarakan oleh cabang maupun oleh pusat, antar anggota atau antara para anggota dan ahli yang didatangkan dari luar negeri. 

2. Mengusahakan peningkatan penggunaan ilmu oleh para anggota, baik di dalam maupun di luar negeri. 

3. Mendorong para anggota mengadakan penelitian-penelitian ilmiah. 

4. Mengadakan publikasi guna penyebaran dan pengembangan hasil penyelidikan dan karya ilmiah sesuai dengan tujuan. Publikasi itu diasuh dan diurus oleh badan yang ditunjuk dan diawasi oleh Pengurus Besar yang diatur dengan peraturan dan keputusan. 

5. Memupuk rasa setia kawan diantara anggota. 

6. Memperjuangkan dan membela kepentingan anggota. 

7. Semua anggota PAPDI diwajibkan menjaga keutuhan cabang-cabang ilmu penyakit dalam (dalam lingkup PAPDI), secara organisasi maupun individu. 

8. Mengusahakan berdirinya suatu badan untuk mencari dana bagi keperluan janda-janda, beasiswa putra-putri anggota, dan anggota muda. Untuk usaha ini, dibuat peraturan tambahan oleh Pengurus Besar. 

9. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan sifat organisasi, seperti yang tercantum dalam Pasal V Anggaran Dasar. 

10.Bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, departemen non-Departemen Kesehatan, instansi pemerintah lain, organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

 

Pasal 4 

Keanggotaan 

A. Jenis Anggota 

1. Anggota biasa ialah dokter spesialis penyakit dalam yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. 

2. Anggota muda ialah calon dokter spesialis penyakit dalam, yaitu semua dokter yang menuntut Pendidikan keahlian ilmu penyakit dalam dan sudah melewati masa percobaan yang telah ditentukan oleh tiap-tiap fakultas. 

3. Anggota luar biasa adalah : 

a. anggota Ikatan Dokter Indonesia yang berminat atau bekerja dalam ruang lingkup ilmu penyakit dalam. 

b. sarjana lain di luar bidang kedokteran yang berminat atau bekerja dalam ruang lingkup ilmu penyakit dalam. 

c. warga negara asing (WNA) dengan persyaratan tertentu. 

4. Permintaan untuk menjadi anggota biasa, anggota muda, atau anggota luar biasa diajukan secara tertulis. Secara khusus, untuk menjadi anggota luar biasa diperlukan rekomendasi dari dua orang anggota biasa PAPDI Cabang setempat. 

5. Yang dapat diusulkan sebagai anggota kehormatan ialah : 

a. Seseorang yang dianggap berjasa dalam bidang ilmu penyakit dalam dan/atau organisasi PAPDI. 

b. Seseorang yang ditunjuk oleh badan yang memberikan sumbangan berupa apa pun yang tidak mengikat. 

B. Penerimaan dan Pengesahan Anggota 

1. Anggota biasa dan anggota muda diterima oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar.

2. Anggota Luar Biasa disahkan oleh Pengurus Besar dengan atau tanpa usulan Cabang. 

3. Anggota kehormatan diangkat oleh Pengurus Besar dengan atau tanpa usulan Cabang. 

C. Kewajiban dan Hak 

Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa berkewajiban melaksanakan hal-hal seperti berikut. 

1. Menjaga dan mempertahankan kehormatan PAPDI. 

2. Ikut ambil bagian secara aktif menurut kemampuan masing-masing dalam kegiatan organisasi PAPDI 

3. Memenuhi segala peraturan organisasi PAPDI dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

4. Anggota muda yang menyelesaikan pendidikan pada pusat pendidikan lain untuk waktu kurang dari satu tahun, tetap membayar uang iuran anggotanya di cabang asalnya. 

D. Hak Anggota 

1. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak pilih, dan hak dipilih. 

2. Semua anggota PAPDI dapat mengajukan pendapat, saran, dan usul secara tertulis kepada Pengurus Cabang atau kepada Pengurus Besar. 

3. Para janda serta putra-putri anggota biasa dan anggota muda berhak mendapatkan dana yang ditentukan dengan peraturan khusus PB.

E. Pemberhentian dan Pemecatan Anggota 

1. Pengunduran diri sebagai anggota hanya dapat dilakukan dengan permintaan secara tertulis kepada Pengurus Cabang, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya. Selanjutnya, Pengurus Cabang meneruskan kepada Pengurus Besar. 

2. Anggota dapat dinonaktifkan sementara oleh Pengurus Cabang setelah mendapat petunjuk atau peringatan dari pengurus jika : 

a. Dipandang merugikan organisasi PAPDI, sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; 

b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan martabat atau derajat dokter spesialis penyakit dalam. 

3. Pengurus Besar mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian anggota karena mengundurkan diri, meninggal atau dipecat. 

4. Pemecatan anggota dilakukan oleh Pengurus Besar atas usul Pengurus Cabang, yang didahului dengan penonaktifan. 

5. Waktu penonaktifan paling lama enam bulan. 

6. Selama penonaktifan, anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak dan kewajiban organisasi. 

7. Anggota yang dinonaktifkan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Pengurus Besar.

8. Bila penonaktifan/ pemecatan diakhiri dengan rehabilitasi, semua tunggakan iuran selama masa non aktif/ pemecatan harus dibayar. 

9. Anggota yang dipecat oleh Pengurus Besar berhak mengajukan keberatan atas keputusan Pengurus Besar tersebut kepada atau di hadapan kongres yang akan datang. 

 

Pasal 5 

Keorganisasian 

A. Organisasi 

1. Kongres merupakan Badan Legislatif tertinggi dan dilaksanakan sekali dalam 3 tahun. 

2. Konferensi Kerja merupakan Badan Legislatif yang tingkatnya di bawah Kongres dan dilaksanakan di antara dua Kongres. 

3. Rapat Anggota Cabang merupakan Badan Legislatif tingkat daerah. 

4. Pengurus Cabang menjalankan tugas melaksanakan keputusan rapat anggota cabang daerahnya serta menjalankan tugas yang telah digariskan oleh Pengurus Besar. 

B. Cabang 

1. Cabang dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. 

2. Cabang dapat didirikan bila di daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya terdapat sepuluh orang anggota biasa, kecuali untuk provinsi boleh kurang dari sepuluh dengan persetujuan PB PAPDI. 

3. Setiap kota hanya boleh satu cabang. Cabang baru, disahkan oleh Pengurus Besar dan selanjutnya Pengurus Besar mengumumkan kepada semua cabang. 

4. Suatu provinsi atau daerah dengan dokter spesialis penyakit dalam kurang dari sepuluh anggota dapat bergabung dengan cabang yang terdekat. 

5. Anggota PAPDI dapat memilih keanggotaannya menurut domisili atau tempat menjalankan profesinya. 

6. Rapat Anggota Cabang merupakan Badan Legislatif tingkat cabang. 

7. Pengurus Cabang menjalankan tugas melaksanakan keputusan rapat anggota cabang daerahnya serta menjalankan tugas yang telah digariskan oleh Pengurus Besar. 

C. Pengurus 

1. Ketua umum Pengurus Besar dipilih oleh Kongres Nasional dan harus melengkapi susunan pengurusnya, serta mengumumkan kepada cabang-cabang selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres. 

2. Cara pemilihan dilaksanakan sebagai berikut 

a Ketua umum Pengurus Besar yang baru dipilih secara rahasia dan tertulis 

b Calon-calon ketua umum Pengurus Besar diusulkan oleh cabang-cabang dan Pengurus Besar lama.

c Ketua umum Pengurus Besar hanya dapat dipilih untuk jabatan yang sama dua kali berturut-turut dengan tiap masa jabatan adalah tiga tahun. 

d Ketua kolegium yang baru, dipilih sesuai dengan tata cara pemilihan ketua umum PB PAPDI (butir a, b, c ). 

3. Jumlah anggota Pengurus Besar disesuaikan dengan keperluan organisasi. 

4. Apabila ketua umum Pengurus Besar berhalangan tetap, untuk sementara sekjen menjadi pelaksana ketua umum sampai ditunjuk oleh KOPAPDI atau KONKER selanjutnya. 

5. Ketua Cabang dipilih langsung oleh para anggota untuk 3 (tiga) tahun, dengan masa jabatan maksimal 2 (dua) kali periode berturut-turut, pergantian pengurus cabang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres Nasional dan disahkan oleh Pengurus Besar. 

6. Jumlah anggota Pengurus Cabang disesuaikan dengan keperluan organisasi. 

7. Keseragaman Struktur Organisasi PAPDI minimal terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan organiasasi dan kebutuhan Cabang. 

8. Cabang PAPDI tidak boleh ada Sekretaris Jenderal. 

D. Rapat 

1. Rapat anggota cabang dilaksanakan oleh pengurus cabang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Rapat anggota cabang dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. 

3. Bila dalam rapat tersebut kuorum tidak tercapai, rapat ditunda menurut kebijaksanaan ketua sidang paling lama 2x30 menit. 

4. Guna menghindari kegagalan rapat anggota, pengurus diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah dan mengaturnya dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal ini rapat anggota dapat dianggap sah meskipun tidak mencapai jumlah yang termaktub dalam Ayat (2) tersebut dalam pasal ini. 

E. Kongres 

1. Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia merupakan badan legislatif tertinggi PAPDI yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Kongres dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh cabang yang bersangkutan dan Pengurus Besar membuat peraturan PB tentang petunjuk pelaksanaan KOPAPDI dan KONKER diluar AD/ART PAPDI (terlampir). 

2. Dalam keadaan tertentu, dapat diadakan kongres luar biasa atas usul lebih dari sepertiga jumlah cabang yang ada. 

3. Kongres menentukan tempat Kongres PAPDI berikutnya.

4. Kongres menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAPDI serta perubahannya, menetapkan pedoman program pokok PAPDI, menilai pertanggung jawaban Pengurus Besar dan Kolegium, memilih ketua Umum Pengurus Besar PAPDI dan ketua Kolegium, serta menyelenggarakan sidang organisasi dan sidang ilmiah. 

5. Kongres terdiri atas 

a. sidang organisasi yang dihadiri oleh Pengurus Besar, Pengurus Kolegium, dan utusan Cabang PAPDI dengan membawa mandat dari tiap-tiap cabangnya serta wakil dari pengurus seminat dalam lingkup PAPDI. 

b. sidang ilmiah dapat diikuti oleh setiap anggota PAPDI, anggota IDI dan undangan lainnya. 

6. Sidang organisasi dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah utusan Cabang PAPDI. 

7. Bila persyaratan pada ayat 6 tidak terpenuhi, sidang ditunda paling lama 2x30 menit dan apabila dalam waktu tersebut tetap tidak memenuhi quorum maka sidang tetap dilanjutkan dan dianggap syah. 

8. Hak suara untuk setiap cabang ditetapkan satu suara. Untuk setiap sepuluh anggota, diberi tambahan satu suara. Batas suara terbanyak adalah lima belas. Pengurus Besar yang sudah demisioner hadir sebagai narasumber dan tidak mempunyai hak suara.

9. Kongres PAPDI dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri atas tiga anggota dibantu oleh tiga sekretaris yang dipilih oleh peserta dalam sidang paripurna. Anggota Pengurus Besar tidak diperkenankan menjadi anggota pimpinan . 

10. Pengurus Besar PAPDI dan Pengurus Kolegium Penyakit Dalam PAPDI memberikan pertanggung jawaban hasil kerja selama masa jabatannya kepada Kongres. Pengurus Besar PAPDI dan Pengurus Kolegium Penyakit Dalam PAPDI yang berikut melaksanakan keputusan Kongres dan memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres berikutnya. 

11. Pelaksanaan Kongres PAPDI diatur dalam Peraturan PB PAPDI yang dilampirkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAPDI. 

F. Konferensi Kerja 

1. Konferensi Kerja diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali, diselenggarakan di antara dua Kongres dan diatur oleh Pengurus Besar. 

2. Konferensi Kerja dihadiri oleh utusan Cabang yang membawa mandat dari setiap Cabangnya. 

3. Konferensi Kerja mengambil keputusan yang belum terselesaikan dalam Kongres sebelumnya dan dipertanggungjawabkan pada Kongres berikutnya untuk kemudian disahkan. 

4. Tata tertib rapat dalam Konferensi Kerja sesuai dengan rapat anggota sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 E tentang Kongres ayat 6, 7 dan 8.

 

Pasal 6 

Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) PAPDI 

A. Organisasi 

1. Kedudukan KIPD PAPDI adalah badan otonom PAPDI yang bertanggung jawab dalam pendidikan dokter spesialis dan subspesialis / konsultan penyakit dalam. 

2. Hubungan PB PAPDI dengan KIPD PAPDI adalah koordinatif dan konsultatif. 

3. Ketua KIPD dipilih dan bertanggung jawab kepada Kongres. 

4. Masa Bakti kepengurusan KIPD PAPDI sama dengan PB PAPDI, yaitu 3 (tiga) tahun, maksimal 2 kali masa bakti. 

5. Struktur organisasi kolegium terdiri dari 3 struktur yaitu : 

a. Pleno seluruh anggota 

b. Badan Pengurus 

c. Badan Pekerja diutamakan dari Pengurus dan anggota dari Pusat 

B. Keanggotaan 

Anggota KIPD berasal dari setiap Cabang PAPDI sedikitnya 3 orang sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bagi pusat pendidikan yang menerima PPDS kurang dari 10 orang persemester dapat mengirimkan wakil 3 orang, sedangkan yang menerima peserta PPDS lebih dari 10 orang dapat mengirimkan maksimal 5 orang. Adapun perwakilan anggota KIPD terdiri dari :

1. Ketua Program Studi (KPS) Pusat Pendidikan Penyakit Dalam. 

2. Kepala Departemen. 

3. Perwakilan dari cabang yang ditunjuk oleh Cabang PAPDI. 

4. Guru Besar yang terpilih atau staf senior yang berminat dalam pendidikan. 

5. Anggota KIPD dari cabang atau subspesialis penyakit dalam adalah wakil yang ditunjuk oleh perhimpunan seminat atau peer groups subspesialis. 

C. Rapat Anggota Pleno KIPD 

1. Rapat Pleno KIPD dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun 

2. Rapat Pleno dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota pleno KIPD atau atas kesepakatan anggota yang hadir. 

3. Rapat Pleno KIPD yang terkait dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan (PPDSK) bersifat mengikat bagi seluruh anggota PAPDI 

4. Keputusan rapat pleno diambil dengan jalan musyawarah mufakat dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan pemungutan suara tertutup. 

D. Rapat KIPD pada KONKER dan KONAS PAPDI 

1. KIPD dapat mengadakan rapat tersendiri yang dihadiri oleh anggota pleno KIPD 

2. Setiap anggota pleno mempunyai 1 (satu) hak suara.

3. Rapat Komisi Pendidikan PAPDI hanya membahas masalah ”Countinuing Development Professional” (CPD) 

4. Rapat KIPD membahas semua hal mengenai pendidikan Spesialis I dan Spesialis II di bidang Penyakit Dalam 

5. KIPD diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam menjaga mutu pendidikan Spesialis Penyakit Dalam. 

E. Tugas Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) PAPDI 

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam 

a. evaluasi kurikulum secara berkala; 

b. revisi kurikulum sesuai kebutuhan; 

c. evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

2. Membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, yang mencakup 

a. evaluasi proses belajar mengajar secara berkala 

b. pengembangan metodologi proses belajar-mengajar; 

c. penetapan bentuk proses belajar-mengajar. 

3. Membina dan mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, yang mencakupi 

a. penetapan kriteria baku pusat studi ilmu penyakit dalam; 

b. akreditasi pusat studi ilmu penyakit dalam; 

c. pemberian bantuan dalam pengembangan pusat studi yang sudah ada 

d. pemberian bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)

e. perencanaan kualitas lulusan spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam; 

f. penilaian atas lulusan spesialis ilmu penyakit dalam dari luar Indonesia 

4. Melaksanakan Ujian Profesi Nasional yang diadakan sedikitnya 2 kali dalam setahun dan terdiri atas ujian tulis (tahap I) dan ujian lisan dengan pasien (tahap II) bagi para program dokter spesialis (PPDS) tahap III yang telah menyelesaikan semua tugas 

 

Pasal 7 

Keuangan 

1. Besarnya iuran anggota ditetapkan saat Kongres, kemudian dibuat surat keputusan Pengurus Besar untuk diberlakukan pada satu periode kepengurusan. 

2. Pengurus Cabang dapat menetapkan tambahan iuran guna keperluan Cabang. 

3. Pengurus Cabang berkewajiban melaporkan keadaan dan penggunaannya tiap tahun atau pada masa jabatan kepengurusan kepada anggota Cabang. 

4. Pengurus Besar berkewajiban melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya pada akhir masa jabatan kepengurusan kepada Kongres. 

 

Pasal 8 

Lambang 

Ketentuan tentang lambang PAPDI diatur oleh Pengurus Besar dengan suatu peraturan PB.

 

Pasal 9 

Peraturan dan Surat Keputusan Pengurus Besar 

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan dan surat keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar. 

 

Pasal 10 

Penutup 

1. Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB.PAPDI) memutuskan segala perselisihan dalam penafsiran ART. 

2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan untuk pertama kali oleh Kongres PAPDI di Jakarta pada tanggal 23 September 1971. 

3. Perubahan terakhir dilakukan pada KOPAPDI XV pada tanggal 12-15 Desember 2012 di Medan.

 

=================================================================